STAI Salafiyah Bangil melalui Nur Amaliyah Hanum, M.Pd., dan Munawwaroh, M.Pd., hadir mengikuti kegiatan Pemetaan Akreditasi Institusi PTKIS Kopertais Wilayah IV Jawa Timur Tahap I yang berlangsung pada Selasa 23 September 2025 di GreenSA Inn UIN Sunan Ampel, Sidoarjo. Bersama seluruh ketua LPM dan Wakil Ketua Satu PTKIS Kluster Tapal Kuda, Susi, dan Pantura, forum ini menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas “Strategi Meraih Akreditasi Unggul untuk Program Studi Di Kopertais Wilayah IV Jawa Timur.”
Pada sesi pertama, Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, MP memaparkan bagaimana membangun ekosistem mutu demi menyiapkan akreditasi unggul. Beliau menegaskan bahwa perguruan tinggi harus selalu update dan adaptif terhadap perubahan regulasi agar dapat memenuhi permintaan pemerintah. Sebagai bentuk konkret dari tuntutan adaptif tersebut, Prof. Woro menjelaskan bahwa pemantauan perguruan tinggi dan program studi yang telah terakreditasi kini dilakukan oleh BAN-PT dan LAM melalui data dan informasi pada PD-Dikti. Karena itu, semua data mahasiswa dan dosen dalam tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian) harus benar-benar diperhatikan. Ia menegaskan betapa pentingnya PD-Dikti hingga setiap program studi sangat dianjurkan memiliki feeder sendiri. Tanpa tercatat di PD-Dikti, data riil sekalipun tidak akan memberi pengaruh dalam proses pemantauan dan penilaian akreditasi.
Dalam menyikapi perubahan regulasi melalui Permendiksaintek No. 39 Tahun 2025, perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk memenuhi SN Dikti, tetapi juga melampaui SN Dikti. Hal ini berlaku pada standar akademik, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Standar ini harus menyentuh seluruh aspek tidak hanya luaran, tapi juga proses, dan masukan. Standar non akademik, yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana juga tak kalah penting diperhatikan demi bisa melampaui SN Dikti.
Pemenuhan SN Dikti yang terus berkembang menuju pelampauan SN Dikti, memiliki kriteria khusus yang ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM. Institusi dituntut adaptif dengan menunjukkan keunggulan mutu akademik, tata kelola, penelitian, serta dampak sosial yang dihasilkan untuk terus bergerak menuju unggul. Hasil yang diharapkan adalah kualitas lulusan yang kompetitif, publikasi ilmiah yang bermutu, inovasi yang bermanfaat, dan dampak nyata bagi masyarakat. Untuk itu, transformasi dan inovasi harus menjadi agenda utama perguruan tinggi. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mulai menerapkan standarisasi internasional. Standarisasi internasional sebenarnya memiliki kriteria yang lebih simple, namun kendalanya ada pada tuntutan biaya yang lebih tinggi. Pengembangan kurikulum yang fleksibel, serta pelaksanaan SPMI yang efektif juga perlu dilakukan sebagai bentuk langkah transformatif dan inovatif.
Perguruan tinggi dituntut untuk superior dan konsisten di seluruh aspek tridharma. Dalam bidang pendidikan, perguruan tinggi harus menghadirkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat, menjamin kualitas pembelajaran yang tinggi, dan menghasilkan tingkat kelulusan yang memuaskan. Dalam bidang penelitian, capaian yang diharapkan meliputi publikasi ilmiah di jurnal bereputasi, perolehan hibah penelitian, dan kolaborasi riset yang berdampak. Sedangkan pada aspek pengabdian kepada masyarakat (PKM), program yang dijalankan harus bersifat inovatif dan memberikan solusi nyata di masyarakat. Semua itu harus ditopang oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan budaya mutu yang kuat di seluruh sivitas akademika.
Perguruan Tinggi perlu terus melakukan langkah-langkah operasional menuju unggul dan terus mengembangkannya demi meningkatkan daya saing, kemudahan akses studi lanjut dan beasiswa, kerja sama dengan mitra, reputasi, dan pengakuan. Untuk mengukur standar yang sudah dimiliki dan yang perlu dicapai, matrik penilaian dalam akreditasi bisa dijadikan acuan baik dalam skor SPMI, status akreditasi program studi, efektivitas SPMI perguruan tinggi, dan jumlah publikasi.
Terakhir, dalam menjelaskan dinamika regulasi, Prof Woro memaparkan empat aspek utama pada kerangka IAPT 4.0. Pertama, budaya mutu, yaitu sejauh mana penerapan SPMI berjalan secara konsisten. Kedua, relevansi, yakni kesesuaian tridharma dengan kebutuhan, meliputi pendidikan dengan kurikulum yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pengabdian yang memberikan dampak. Ketiga, akuntabilitas, yang terlihat dari tata kelola yang akuntabel, pelaporan yang akurat dan tepat waktu, serta integritas akademik dalam menjalankan tridharma. Keempat, diferensiasi misi, yaitu konsistensi misi perguruan tinggi dan program studi yang menampilkan kekhasan serta keunggulan kompetitif.
Sesi kedua dilanjutkan oleh Dr. Sinullah, S.Sos., M.AB, dalam membuka penjelasannya, beliau menegaskan bahwa PD-Dikti, Sinta dan Sister merupakan inti dalam keberlangsungan Perguruan Tinggi. Sama seperti yang telah disampaikan Prof. Woro, bahwa akan sangat bagus jika setiap prodi diberi akses ke Feedernya masing-masing. Bahkan melalui pantauan operator perguruan tinggi, perlu diberikan reward bagi prodi yang bisa mencapai prosentase tertinggi dalam pemenuhan feedernya. Hal ini penting karena semua aktifitas dosen, baik dalam pengajaran, bimbingan, penelitian, pengabdian dan lain sebagainya harus diperhatikan dan dipastikan terdata di PD-Dikti. Maka perguruan tinggi perlu memenuhi porsi operator secara proporsional agar semua data bisa terlapor secara lengkap.
Selain data sistem, Dr. Sinullah juga memaparkan secara detail pentingnya mitigasi dokumen pendukung akreditasi. Akreditasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memastikan pengembangan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Beliau menekankan prinsip kerja akreditasi yang sebenarnya menjadi dasar lahirnya budaya mutu di perguruan tinggi jika dilakukan secara konsisten, yaitu “tulislah yang dikerjakan dan kerjakan yang ditulis”. Setiap aktivitas, baik kecil maupun besar, harus terdokumentasi secara rapi dan dilaksanakan sesuai perencanaan.
Lebih lanjut dijelaskan berbagai dokumen penting yang wajib dimiliki lembaga baik dokumen perguruan tinggi maupun yayasan. Dokumen yayasan diperlukan untuk menunjukkan legalitas yayasan. Sedangkan dokumen perguruan tinggi mencakup dokumen inti, peraturan, SK dan SOP, daftar sumber daya, laporan kegiatan, hasil monev, hingga dokumen pendukung lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah penyediaan fasilitas sistem informasi yang terintegrasi, meliputi SIM PMB, SIM akademik (SIAKAD), SIM keuangan, perpustakaan digital, e-learning, hingga e-SPMI. Instrumen survei kepuasan (angket) bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan stakeholder eksternal juga menjadi bagian penting dalam proses evaluasi mutu. Masing-masing dokumen memiliki rincian secara rigid yang tidak mungkin dipenuhi kualitasnya dengan kerja lembur, melainkan dengan konsistensi, beriring dengan operasionalnya.
Sebagai langkah strategis, Dr. Sinullah mendorong agar seluruh dokumen tersebut dihimpun dalam satu sistem penyimpanan digital yang terstruktur, mudah diakses, dan terhubung langsung dengan instrumen akreditasi (LED maupun LKPS). Dengan begitu, proses akreditasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berbasis bukti nyata.
Dengan sistem dokumentasi yang rapi, terintegrasi, dan mudah diakses, perguruan tinggi akan lebih siap menghadapi proses akreditasi. Pada saat yang sama, hal ini mencerminkan budaya mutu, tata kelola yang baik, serta komitmen institusi untuk terus berbenah. Kualitas tidak hanya ditunjukkan melalui praktik nyata, tetapi juga melalui bukti tertulis yang sistematis dan terintegrasi, sehingga akreditasi Unggul dapat dicapai dengan lebih meyakinkan.
Keikutsertaan STAI Salafiyah Bangil dalam forum pemetaan akreditasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat kesiapan menuju akreditasi institusi unggul. STAI Salafiyah menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem mutu yang konsisten, menata tata kelola secara akuntabel, serta memastikan setiap proses tridharma perguruan tinggi menghasilkan dampak yang bermakna bagi masyarakat. (Timred).